Jepang Jadwalkan Pengerahan Rudal Menjaga Stabilitas di Selat Taiwan – Pemerintah Jepang menargetkan pengerahan sistem rudal permukaan-ke-udara di salah satu pulau terluarnya di wilayah barat, paling lambat Maret 2031. Rencana ini menjadi bagian dari strategi memperkuat pertahanan nasional di tengah meningkatnya dinamika keamanan kawasan Asia Timur, khususnya di sekitar Selat Taiwan dan Laut China Timur.

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menyampaikan jadwal tersebut dalam konferensi pers rutin di Tokyo pada Selasa (24/2/2026). Ia menegaskan bahwa langkah ini telah dirancang sejak beberapa tahun lalu dan kini memasuki tahap implementasi yang lebih konkret. Menurutnya, pengerahan rudal bertujuan meningkatkan kemampuan pertahanan udara di wilayah terluar Jepang, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman.

Rencana Pengerahan Rudal di Konfirmasi Kementerian Pertahanan Jepang

Kementerian Pertahanan Jepang sebenarnya telah mengumumkan rencana tersebut sejak 2022 sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan di Pulau Yonaguni. Pulau Yonaguni merupakan pulau paling barat Jepang yang memiliki posisi strategis. Pulau ini telah memiliki pangkalan militer Jepang dan terletak sekitar 110 kilometer di sebelah timur Taiwan serta sekitar 1.900 kilometer di barat daya Tokyo. Kedekatannya dengan Taiwan menjadikan wilayah ini penting dalam konteks keamanan regional.

Koizumi mengatakan bahwa kementeriannya akan menggelar sesi pengarahan bagi warga Yonaguni pada pekan depan untuk menjelaskan detail rencana pengerahan tersebut. Pemerintah ingin memastikan transparansi serta memperoleh pemahaman dan dukungan dari masyarakat setempat. Ia juga mengungkapkan telah mengunjungi pulau tersebut pada November lalu guna meninjau langsung kondisi di lapangan dan berdialog dengan otoritas lokal.

Pengumuman ini muncul di tengah ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara Jepang dan China. Pada hari yang sama dengan pernyataan Koizumi, pemerintah China mengumumkan pembatasan ekspor terhadap puluhan perusahaan Jepang yang disebut terlibat dalam pembangunan dan penguatan militer Jepang. Kebijakan tersebut dipandang sebagai respons atas langkah-langkah pertahanan yang diambil Tokyo.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang yang berhaluan konservatif, Sanae Takaichi, pada November lalu menyatakan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer apabila terjadi serangan terhadap Taiwan, yang memiliki pemerintahan sendiri. Pernyataan itu menandai sikap yang lebih tegas dari Jepang terhadap stabilitas di sekitar Selat Taiwan, sebuah kawasan yang sensitif secara geopolitik.

China sendiri memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil alih pulau tersebut dengan kekuatan militer. Sikap ini menjadi sumber ketegangan utama di kawasan. Sejak pernyataan Takaichi, pemerintah China menganjurkan warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang. Imbauan tersebut berdampak pada sektor pariwisata Jepang, yang merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam Konferensi Keamanan Munich awal bulan ini menuding sejumlah pihak Tuna55 di Jepang berupaya menghidupkan kembali militerisme. Tuduhan tersebut mencerminkan meningkatnya retorika keras antara kedua negara.

Menanggapi situasi tersebut, Takaichi pada Jumat (20/2) menyampaikan di hadapan parlemen bahwa China semakin meningkatkan upaya untuk mengubah status quo dengan kekuatan atau paksaan di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Ia menegaskan Jepang perlu memperkuat kemampuan pertahanannya guna menjaga stabilitas dan melindungi kedaulatan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang kian kompleks.