Polandia Siapkan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 15 Tahun, Pemerintah Khawatir Dampak pada Kesehatan Mental dan Intelektual – Pemerintah Polandia tengah menyiapkan langkah tegas untuk membatasi penggunaan media sosial di kalangan anak-anak. Melalui rancangan undang-undang baru yang sedang digodok, negara tersebut berencana melarang anak di bawah usia 15 tahun mengakses platform media sosial. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital, meski berpotensi memicu gesekan dengan perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat.

Fokus Pemerintah: Kesehatan Mental dan Penurunan Kemampuan Kognitif

Menteri Pendidikan Polandia, Barbara Nowacka, menegaskan bahwa alasan utama di balik rencana ini adalah kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi psikologis dan perkembangan intelektual anak-anak. Menurutnya, berbagai studi dan pengamatan menunjukkan adanya korelasi antara penggunaan media sosial berlebihan dengan penurunan konsentrasi, kemampuan berpikir kritis, serta meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja.

Nowacka menyebut pemerintah melihat tanda-tanda jelas bahwa penggunaan platform digital secara tidak terkendali berdampak buruk pada perkembangan kognitif anak. Ia menilai situasi tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa regulasi tegas. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengambil langkah pencegahan sebelum dampak jangka panjang semakin meluas.

Rancangan Aturan: Denda dan Verifikasi Usia

Dalam draf regulasi yang akan dipresentasikan oleh Partai Koalisi Sipil yang berkuasa, platform media sosial nantinya diwajibkan melakukan verifikasi usia pengguna. Jika layanan mereka masih dapat diakses oleh anak di bawah 15 tahun, perusahaan dapat dikenakan denda. Besaran sanksi finansial tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Pemerintah menargetkan undang-undang ini dapat mulai berlaku pada awal tahun 2027. Artinya, perusahaan teknologi memiliki waktu sekitar satu tahun lebih untuk menyesuaikan sistem verifikasi usia dan mekanisme pengawasan pengguna.

Langkah ini mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah terhadap industri teknologi. Jika sebelumnya regulasi lebih fokus pada perlindungan data atau pajak digital, kini perhatian bergeser ke perlindungan psikologis dan perkembangan intelektual generasi muda.

Tren Global: Negara-Negara Eropa Mulai Bertindak

Polandia bukan satu-satunya negara yang mempertimbangkan pembatasan akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara Eropa seperti Denmark, Prancis, Spanyol, dan Inggris juga tengah merancang atau mempertimbangkan kebijakan serupa. Pemerintah di negara-negara tersebut menilai platform digital memiliki sifat adiktif yang dapat memengaruhi perilaku dan kesehatan mental pengguna muda.

Australia bahkan telah lebih dulu mengambil langkah dengan memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu pada akhir tahun lalu. Kebijakan itu menjadi preseden global yang mendorong negara lain mempertimbangkan langkah serupa.

Fenomena ini menandakan perubahan sikap pemerintah dunia terhadap raksasa teknologi. Jika dulu perusahaan digital dianggap motor inovasi yang harus diberi kebebasan, kini banyak regulator mulai melihat perlunya batasan demi kepentingan sosial.

Potensi Gesekan dengan Perusahaan Teknologi AS

Rencana Polandia diperkirakan dapat memicu ketegangan dengan perusahaan teknologi Amerika Serikat yang mengoperasikan platform media sosial besar. Beberapa tokoh berpengaruh di industri tersebut sebelumnya telah menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pembatasan akses bagi remaja, karena dianggap membatasi kebebasan digital dan berpotensi menurunkan jumlah pengguna.

Situasi ini juga sensitif secara geopolitik. Polandia merupakan anggota penting NATO di wilayah timur Eropa dan menjadi tuan rumah bagi pasukan Amerika Serikat. Di saat yang sama, perusahaan teknologi AS telah mengkritik rencana pemerintah Polandia terkait pajak layanan digital yang diusulkan Kementerian Digital negara itu.

Meski demikian, Nowacka menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat regulasi ini dari perspektif politik internasional. Menurutnya, asal negara pemilik platform bukanlah faktor penting. Fokus utama pemerintah, kata dia, adalah keselamatan dan masa depan anak-anak Polandia.

Alasan Regulasi: Platform Dinilai Gagal Mengatur Diri

Salah satu alasan utama pemerintah mendorong aturan ketat adalah karena platform media sosial dianggap belum konsisten menegakkan aturan mereka sendiri, khususnya terkait batas usia pengguna. Banyak layanan menetapkan usia minimum 13 tahun, tetapi verifikasi sering kali hanya formalitas sehingga anak lebih muda tetap bisa mendaftar.

Pemerintah menilai pendekatan berbasis tanggung jawab sukarela dari perusahaan tidak cukup efektif. Karena itu, diperlukan regulasi negara yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi jelas agar perusahaan benar-benar mematuhi standar perlindungan anak.

Antara Perlindungan Anak dan Kebebasan Digital

Rencana larangan ini memicu perdebatan global tentang batas antara perlindungan anak dan kebebasan akses informasi. Pendukung kebijakan berargumen bahwa anak belum memiliki kemampuan emosional dan kognitif untuk menghadapi tekanan sosial di dunia digital, seperti cyberbullying, konten berbahaya, dan kecanduan layar.

Di sisi lain, kritikus khawatir pembatasan terlalu ketat dapat menghambat literasi digital Tuna55 sejak dini. Mereka menilai solusi terbaik bukan larangan total, melainkan pendidikan digital, pengawasan orang tua, dan fitur keamanan yang lebih baik.

Masa Depan Regulasi Media Sosial

Jika disahkan, undang-undang Polandia berpotensi menjadi salah satu regulasi paling ketat di Eropa terkait penggunaan media sosial oleh anak. Kebijakan ini juga bisa menjadi model bagi negara lain yang sedang mempertimbangkan aturan serupa.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah di berbagai belahan dunia kini semakin serius memandang dampak teknologi terhadap perkembangan generasi muda. Debat tentang regulasi digital kemungkinan akan terus berkembang, terutama seiring semakin besarnya peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Polandia, pesan utamanya jelas: perlindungan anak dianggap lebih penting daripada tekanan politik maupun ekonomi. Pemerintah ingin memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengorbankan kesehatan mental dan kemampuan intelektual generasi masa depan.