Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar segera mencairkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Permintaan tersebut merujuk pada komitmen yang sebelumnya telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tito menyampaikan hal itu setelah menghadiri konferensi pers Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Keuangan dalam sebuah kesempatan di acara Rapim Polri.

Tadi pagi saya bertemu dengan Menteri Keuangan. Saya menyampaikan agar transfer keuangan daerah untuk tiga provinsi ini, termasuk kabupaten/kotanya, bisa segera direalisasikan, ujar Tito.

Menurutnya, percepatan pencairan dana tersebut sangat krusial untuk mendukung proses pemulihan pascabencana yang tengah berlangsung di sejumlah wilayah Sumatera.

Skema Super Prioritas Tito Karnavian

Tito menjelaskan bahwa apabila pemerintah pusat tetap menerapkan mekanisme prioritas dalam pencairan anggaran, sejumlah daerah sudah diidentifikasi sebagai kategori super prioritas.

Ia menyebut ada sekitar 11 hingga 13 daerah yang dinilai paling mendesak untuk menerima alokasi lebih cepat dan dalam jumlah signifikan.

Kalau memang harus menggunakan skala prioritas, daerah-daerah super prioritas yang sudah kami sampaikan bisa didahulukan, katanya.

Untuk Provinsi Aceh, total alokasi TKD yang tersedia mencapai sekitar Rp800 miliar. Tito mengusulkan agar setidaknya separuh dari jumlah tersebut—sekitar Rp400 miliar—dapat segera disalurkan.

Kalau bisa dicairkan separuhnya saja lebih dulu, itu akan sangat membantu percepatan pemulihan, ujarnya.

Sebagai contoh konkret, ia menyinggung Kabupaten Aceh Tamiang yang membutuhkan dana sekitar Rp72 miliar. Anggaran tersebut dinilai penting untuk memperbaiki fasilitas pemerintahan serta mendukung proses pembersihan dan rehabilitasi pascabencana.

Dengan dana itu, mereka bisa segera membeli peralatan dan meubelair yang rusak, sekaligus mempercepat proses pemulihan, jelas Tito.

PDIP Dukung Pengembalian TKD Penuh

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus turut menyatakan dukungannya agar TKD dikembalikan secara penuh, terutama bagi daerah yang sedang menghadapi dampak banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Menurut Deddy, kondisi anomali iklim yang terjadi saat ini menuntut seluruh pemerintah daerah untuk selalu siap siaga.

Dalam situasi cuaca ekstrem seperti sekarang, hampir semua kabupaten dan kota terdampak. Pemerintah daerah perlu dukungan anggaran yang memadai, katanya.

Ia menilai bahwa keterlambatan respons terhadap bencana yang terjadi tahun lalu menjadi pelajaran penting tentang dampak keterbatasan dana di tingkat daerah.

Perlu Anggaran Siaga Bencana

PDIP juga mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan TKD, tetapi juga menyiapkan anggaran khusus untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia dinilai perlu memiliki dana cadangan yang selalu tersedia untuk merespons situasi darurat.

Negara seperti kita ini tidak bisa tanpa anggaran khusus yang siap digunakan ketika bencana terjadi, ujar Deddy.

Sebagai alternatif, PDIP mengusulkan agar efisiensi anggaran dilakukan pada program nasional lain yang dinilai masih dapat disesuaikan.

Kami berharap penghematan bisa diarahkan ke program lain terlebih dahulu, sehingga anggaran untuk daerah bisa dikembalikan. Dengan begitu, pemerintah daerah lebih berdaya, bukan hanya untuk pemulihan, tetapi juga untuk mitigasi dan edukasi kebencanaan ke depan, tegasnya kepada Tuna55

Dorongan dari Mendagri dan dukungan politik dari DPR diharapkan dapat mempercepat realisasi TKD, sehingga pemerintah daerah di Sumatera dapat bergerak lebih cepat dalam memulihkan wilayah terdampak serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya.