Aktris Albania Anila Bisha Tempuh Jalur Hukum – Albania kembali menjadi perbincangan setelah artis terkenal Anila Bisha melayangkan gugatan terhadap pemerintah terkait pemakaian wajah dan suaranya dalam figur digital bernama Diella, yang diperkenalkan sebagai “menteri kecerdasan buatan.” Anila menilai penggunaan identitasnya tersebut melanggar hak privasi karena dilakukan tanpa persetujuan khusus untuk peran tersebut.

Permasalahan ini berawal dari pengumuman Perdana Menteri Albania, Edi Rama, pada tahun lalu tentang peluncuran tokoh virtual yang disebut sebagai menteri AI pertama di dunia. Karakter digital Diella digagas sebagai simbol transparansi dan diklaim bertugas membantu memastikan seluruh proses pengadaan publik berlangsung sepenuhnya bersih dari praktik korupsi.

Aktris Anila Bisha Klaim Identitasnya Dipakai Tanpa Izin untuk Figur Menteri Virtual

Belakangan terungkap bahwa sosok Diella ternyata tidak sepenuhnya dibuat secara sintetis. Wajah dan suara karakter itu diketahui berasal dari Anila, seorang aktris film dan teater yang cukup dikenal di Albania. Ia mengaku terkejut ketika mengetahui identitas visual dan vokalnya dipakai untuk figur pemerintahan virtual tersebut, karena merasa tidak pernah memberikan izin untuk penggunaan seperti itu.

Pada pekan ini, Anila secara resmi mengajukan permohonan ke pengadilan administrasi di negaranya. Ia meminta agar pemerintah segera menghentikan pemanfaatan citra dirinya untuk karakter Diella. Permohonan tersebut diajukan dengan dasar dugaan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

Kuasa hukum Anila, Aranit Roshi, menyatakan langkah hukum ini merupakan tindakan awal guna mencegah penggunaan identitas kliennya secara tidak sah. Hingga kini, pihak pemerintah Albania belum memberikan pernyataan resmi terkait gugatan tersebut.

Anila menjelaskan bahwa sebelumnya ia memang pernah menandatangani perjanjian kerja sama yang mengizinkan penggunaan wajah dan suaranya untuk sebuah platform digital milik pemerintah bernama e-Albania. Situs itu menyediakan berbagai layanan publik daring bagi masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa kontrak tersebut tidak mencakup izin menjadikan dirinya sebagai representasi tokoh menteri berbasis kecerdasan buatan.

Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah mendengar langsung pengumuman dari perdana menteri. Saat itu, ia mempertanyakan bagaimana identitasnya bisa dipakai tanpa pemberitahuan maupun persetujuan tambahan. Menurutnya, tidak pernah ada pihak yang menghubunginya untuk menanyakan apakah ia bersedia citranya digunakan dalam konteks tersebut.

Lebih lanjut, Anila merasa penggunaan wajah dan suaranya kini seolah menjadi bagian dari pesan politik pemerintah. Hal itu membuatnya semakin khawatir karena publik dapat mengasosiasikan dirinya dengan kebijakan tertentu, padahal ia tidak pernah menyetujui keterlibatan tersebut.

Sosok Diella sendiri biasanya digambarkan mengenakan busana tradisional Albania dan dikenal memberikan jawaban tegas ketika merespons pertanyaan dari pejabat negara. Figur digital ini diperkenalkan sebagai bagian dari struktur kabinet sejak September tahun lalu dan sempat menarik perhatian internasional karena dianggap sebagai terobosan dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di sektor pemerintahan.

Kasus yang dialami Anila bukanlah satu-satunya polemik terkait penggunaan suara dan wajah dalam teknologi AI. Pada tahun 2024, sempat terjadi kontroversi ketika OpenAI menarik salah satu pilihan suara ChatGPT bernama Sky setelah aktris Hollywood Scarlett Johansson menyatakan bahwa suara tersebut terdengar sangat mirip dengan miliknya. Meski demikian, pihak OpenAI menegaskan bahwa suara tersebut bukan berasal dari Johansson.

Anila menuturkan bahwa sejak karakter Diella diumumkan sebagai bagian dari kabinet, ia sudah berulang kali mencoba menghubungi pihak pemerintah untuk meminta klarifikasi dan membahas persoalan ini. Namun menurutnya, berbagai upaya komunikasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Karena merasa tidak memperoleh respons, ia akhirnya memilih membawa masalah ini ke ranah hukum.

Gugatan Diajukan ke Pengadilan, Tuntut Pemerintah Hentikan Penggunaan Wajah dan Suara

Melalui pengadilan administrasi, ia mengajukan permintaan penetapan sementara agar pemerintah menghentikan penggunaan identitasnya dalam waktu dekat. Selain itu, tim hukumnya juga berencana mengajukan gugatan lanjutan yang mencakup tuntutan ganti rugi serta kompensasi atas dugaan pemanfaatan citra tanpa izin.

Anila menegaskan bahwa identitas seseorang tidak boleh digunakan sembarangan tanpa persetujuan. Baginya, kasus ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut prinsip perlindungan hak individu di era teknologi digital. Ia berharap langkah hukum yang diambil dapat menjadi contoh penting bahwa penggunaan wajah maupun suara seseorang dalam teknologi modern tetap harus menghormati hak dan persetujuan pemiliknya. Tuna55