Pada masa sekolahnya di Dhaka, Tarique Rahman kerap dianggap siswa biasa saja dan sering diledek karena dinilai tidak terlalu cemerlang. Kini, pria berusia 60 tahun itu justru memegang kendali sebagai pemimpin Bangladesh. Banyak warga berharap perdana menteri baru yang belum teruji ini—yang pernah putus kuliah dan baru kembali ke tanah air setelah 17 tahun hidup di pengasingan—mampu belajar cepat menghadapi kompleksitas pemerintahan.

Tantangan yang dihadapinya tidak sedikit, baik di dalam negeri maupun kawasan sekitar, yang menuntut penanganan segera dan strategi yang cermat. Namun Rahman memulai masa kepemimpinannya dengan dua modal penting: garis keturunan politik kuat dan mandat elektoral yang sangat besar.

Warisan Politik dan Mandat Kuat

Rahman merupakan putra sekaligus penerus politik mendiang Begum Khaleda Zia, mantan perdana menteri dua periode, serta Ziaur Rahman, mantan presiden sekaligus pemimpin militer yang terbunuh. Partainya, Bangladesh Nationalist Party (BNP), yang ia pimpin dari London saat ibunya dipenjara pada 2018 oleh rezim Sheikh Hasina Wajed, berhasil memenangkan 209 dari 299 kursi parlemen yang diperebutkan.

Partai Islamis Bangladesh Jamaat-e-Islami berada di posisi kedua dengan 68 kursi, sementara sisanya terbagi antara partai kecil, independen, dan sekutu dua blok besar tersebut. Kemenangan dua pertiga kursi ini dipuji media internasional sebagai kemenangan telak bagi partai yang relatif sekuler di negara Muslim terbesar keempat di dunia.

Faktor di Balik Kemenangan Telak

Meski kemenangan ini terlihat spektakuler, ada sejumlah faktor yang turut memengaruhi hasil tersebut, di luar karisma atau kemampuan Rahman sendiri. Salah satu faktor utama adalah tidak diikutsertakannya partai Awami League—partai yang memimpin perjuangan kemerdekaan Bangladesh pada 1971—dalam pemilu. Pemerintah sementara di bawah pimpinan penasihat utama Muhammad Yunus menangguhkan partai itu dengan dasar undang-undang antiterorisme setelah Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada Agustus 2024 akibat pemberontakan rakyat.

Komisi Pemilihan Umum bahkan mencoret Awami League dari daftar partai resmi peserta pemilu. Hasina sendiri dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hubungan Yunus dan Hasina memang lama dikenal tidak harmonis, terutama sejak Yunus meraih Nobel lebih dulu dan sempat mempertimbangkan mendirikan partai politik.

Faktor lain yang kurang disorot adalah kegagalan Jamaat mengajukan kandidat perempuan dalam pemilu. Di negara Asia Selatan yang unik karena proporsi perempuan lebih besar, sikap patriarkal partai itu—termasuk pernyataan tokohnya yang mengaitkan perempuan bekerja dengan “kemerosotan moral”—membuat banyak pemilih perempuan beralih mendukung BNP. Rahman sendiri aktif berkampanye di 64 rapat umum dan kerap membawa istri serta putrinya ke panggung, memperkuat citra inklusif.

Gelombang simpati publik setelah wafatnya Khaleda Zia pada 30 Desember 2025 di rumah sakit Dhaka juga diyakini ikut mendongkrak suara BNP.

Tekanan Politik di Dalam Negeri

Meski menang besar, Rahman menghadapi tekanan politik berat. Tantangan pertama adalah menahan pengaruh Jamaat yang kini semakin mapan. Partai itu tidak lagi berada di pinggiran politik; dengan hampir sepertiga suara nasional dan 68 kursi parlemen, mereka kini menjadi oposisi utama—lonjakan drastis dari rekor sebelumnya yang hanya 18 kursi.

Referendum yang digelar bersamaan dengan pemilu untuk mengesahkan “Piagam Juli” juga berpotensi memperkuat Jamaat. Jika diterapkan, piagam ini akan membentuk majelis tinggi baru beranggotakan 100 kursi dalam waktu 270 hari, dengan distribusi kursi berdasarkan proporsi suara nasional.

Walau tidak identik dengan organisasi nasionalis Hindu RSS di India atau partai politiknya, BJP, Jamaat memiliki kemiripan dalam disiplin organisasi dan kecenderungan mendorong identitas keagamaan tertentu. Hal ini membuatnya menjadi kekuatan politik yang tahan lama di negara yang bisa saja bergeser dari identitas “Bengali” menuju identitas yang lebih Islami.

Piagam tersebut juga memperkuat kewenangan presiden guna mengurangi konsentrasi kekuasaan di tangan perdana menteri—perubahan yang dapat memengaruhi ruang gerak Rahman.

Desakan Rekonsiliasi dan Tantangan Ekonomi

Rahman juga harus menghadapi tekanan dari dalam negeri dan dari India agar mengizinkan Awami League kembali berpolitik, meski citra partai itu tercoreng akibat kekerasan pada masa akhir pemerintahannya. Bahkan beredar kabar di kalangan elite Dhaka bahwa, meskipun bermusuhan, Awami League sempat membantu pendanaan kampanye BNP demi mencegah kemenangan Jamaat. Jika benar, Rahman mungkin akan dituntut membalas dukungan tersebut.

Di sisi ekonomi, situasinya tidak kalah rumit. Setelah lama dikenal sebagai kisah sukses pertumbuhan, ekonomi Bangladesh kini melambat akibat inflasi dan kelemahan struktural. Walau pemerintahan sementara Yunus berhasil membersihkan sistem perbankan, investor masih mengeluhkan ketidakpastian politik yang membuat modal asing ragu masuk.

Menata Ulang Hubungan Luar Negeri

Secara geopolitik, Rahman perlu segera menyeimbangkan kembali hubungan luar negeri. Sejumlah kebijakan Yunus sebelumnya dinilai memancing ketegangan dengan India, mulai dari mengundang China terlibat proyek infrastruktur dekat Koridor Siliguri—jalur sempit strategis yang menghubungkan India dengan tujuh negara bagian timurnya—hingga laporan rencana menghidupkan kembali pangkalan udara era Perang Dunia II di wilayah itu dengan bantuan Beijing. India disebut merespons dengan memindahkan skuadron rudal lebih dekat ke koridor tersebut.

Pemerintah sementara juga menerima kunjungan pejabat Pakistan, termasuk pertemuan Oktober 2025 antara Yunus dan Ketua Kepala Staf Gabungan Pakistan. Selain itu, Pakistan dilaporkan sedang bernegosiasi menjual jet tempur JF-17 Thunder ke Bangladesh.

Hubungan dengan Amerika Serikat pun menjadi perhatian. Sheikh Hasina sebelumnya menuduh Washington berupaya menggulingkannya karena ia menolak menyewakan Pulau St Martin—dekat Myanmar—untuk pangkalan militer AS. Isu ini menimbulkan kekhawatiran bukan hanya bagi China, tetapi juga India yang tengah mengalami ketegangan hubungan dengan Washington.

Diplomasi Seimbang Demi Masa Depan

Rahman menghadapi tekanan geopolitik yang besar. Ia diperkirakan akan mempertahankan hubungan stabil dengan China—Perdana Menteri Li Qiang bahkan telah mengirim ucapan selamat—namun sinyal pendekatan dari Perdana Menteri India Narendra Modi menunjukkan New Delhi bersedia memperbaiki hubungan dengan BNP, setidaknya untuk mengurangi ketergantungan mereka sebelumnya pada Awami League.

Sikap Rahman yang membalas pendekatan itu dan menjanjikan kerja sama konstruktif dengan India sambil tetap mengusung prinsip “Bangladesh pertama” menunjukkan kedewasaan politik serta pemahaman realitas geopolitik yang lebih baik dibanding pendahulunya.

Pendekatan ini berpotensi menguntungkan Bangladesh. Pengalaman pahit Sri Lanka, yang pernah mengabaikan realitas geopolitik hingga terjerumus konflik panjang dan kerugian ekonomi besar, menjadi pelajaran penting. Sebagai negara yang diapit India di tiga sisi, Bangladesh hampir tidak memiliki ruang untuk mengabaikan sensitivitas New Delhi jika ingin mencapai status negara berpendapatan menengah. Tuna55